-->
 

Atasi Korupsi via Strategi Cobranding

Headline dan berita bombastis di koran dan tabloid akhir-akhir ini membuat saya stress. Coba simak tiga berita ini: (1) Rudy Kurniawan, pria Warga Negara Indonesia (WNI) menggegerkan Amerika Serikat karena koleksi wine langkanya palsu. (2) Kisah sembilan wanita yang tersandung kasus korupsi.  Angie, Nunun, Miranda, Malinda, Rosa, Wa Ode, Dharnawati, Ayin dan Darmawati. Dikatakan, mereka adalah wanita berkarir cemerlang, uang melimpah dan dari keluarga yang harmonis. (3) Mafia Pajak dan Reformasi Birokrasi. Habis Gayus terbitlah Dhana.

Bagaimana tidak stress? Saya sangat punya kepentingan terhadap brand-brand yang disebutkan di dalam headline tersebut. Orang Indonesia penipu? Saya kan orang Indonesia. Wanita korupsi? Saya kan sama dengan mereka, wanita yang diberi kesempatan untuk punya karir diluar rumah.  Mafia pajak? Wah, ini keterlaluan. Saya adalah pembayar pajak yang setia.

Sebagai orang Indonesia, malu membaca bahwa Indonesia dikaitkan dengan berita buruk tentang salah satu warganya. Country brand image Indonesia sudah diusahakan untuk bergerak naik dari berbagai aspek, mulai dari Destination Idol Komodo hingga Sri Mulyani calon pemimpin Bank Dunia. Sekarang, harus rela melorot gara-gara pemberitaan miring tentang wine collector yang ternyata fraud (penipuan). Kepercayaan terhadap Indonesia dan barang-barang yang dihasilkan oleh negara Indonesia pasti terganggu.

Sebagai seorang wanita yang punya kesempatan berkarir, sedih saya membaca publikasi miring terus-menerus tentang wanita karir yang bermasalah. Ini menurunkan citra dan kepercayaan terhadap wanita. Kartini mungkin menangis membaca kisah para wanita tersebut. Kartini memperjuangkan hak wanita, dan mereka telah memperoleh hak persamaan derajat dengan laki-laki. Pemberitaan sumbang ini tentu menyenangkan bagi pihak yang masih berpendapat bahwa wanita itu memang sebaiknya diberikan tiga urusan saja yaitu dapur, sumur dan kasur.

Bagaimana dengan berita setiap hari tentang mafia pajak? Yang benar saja! Jadi selama ini pajak kami dipakai main-main. Pantas saja – pajak masyarakat yang seharusnya dikembalikan dalam bentuk kenyamanan fasilitas umum, mengalir ke rekening oknum. Pantas saja macet dimana-mana. Juga, semua taman kota yang merupakan tempat wisata warga diubah menjadi Mall. Citra dari lembaga yang menjadi pengelola pajak yang saya bayar tiap bulan bukan hanya turun, tetapi nyaris hancur.

Strategi Cobranding atasi korupsi

Dalam branding dikenal istilah Cobranding, yaitu perpaduan dua brand yang citranya bergabung menjadi satu. Ini bukan saja dalam institusi formal tempat bekerja, tetapi juga institusi informal yaitu keluarga dan lingkungan komunitas.

Sebagai contoh, saya Cobranding dengan Binus University tempat saya mengajar. Berarti citra personal brand saya akan juga mencitrakan Universitas tersebut. Demikian pula sebaliknya. Citra Binus sebagai Institusi pendidikan mempengaruhi pandangan orang terhadap diri saya. Di sisi lain, saya adalah salah satu anggota keluarga dimana disana ada suami, ada anak-anak, ada ayah ibu saya, juga keluarga besar lainnya. Apapun yang saya citrakan, akan mempengaruhi citra mereka. Demikian pula sebaliknya.

Prinsip Cobranding adalah saling menambahkan dan mengurangkan. Secara matematika sederhana, satu positif lainnya positif, maka akan terjadi double positif. Jika satu positif dan lainnya negatif, maka citra gabungannya akan menjadi negatif. Citra negara Indonesia yang positif bisa ditarik turun oleh sikap WNI yang negatif di luar negeri. Citra partai bisa rusak akibat petinggi partainya berurusan dengan hukum. Citra DPR sebagai lembaga dikacaukan akibat ulah oknum anggotanya sibuk memperkaya diri.

Karena merupakan perpaduan dari dua brand, maka masing-masing brand bukan saja harus memastikan bahwa brandnya sendiri positif dan terjaga baik, tetapi juga ikut mengawasi bahwa brand partnernya selalu cemerlang. Ini sebagai salah satu pengawasan Internal untuk branding.

Strategi Cobranding merupakan tawaran saya untuk solusi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Perlu diadakan pendidikan secara serius pentingnya citra individu dalam kaitannya dalam menjaga citra keluarga, yang pada gilirannya adalah menjaga citra institusi dimana seseorang bekerja. Korupsi akan berujung kepada kesengsaraan keluarga dan disinilah ‘Fear Factor’  ini harus disosialisasikan (meningkatkan ketakutan terhadap dampak).

Peneliti Bidang Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan, mendesak agar pengawasan internal di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan diperketat. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany sendiri sangat yakin sistem pengawasan internal pajak saat ini sudah bagus, sehingga jika ada pegawai pajak ‘nakal’ akan ketahuan.

Bukan tidak percaya, tetapi ternyata pengawasan Internal yang telah dilaksanakan oleh lembaga terbukti tidak efektif.  Persoalannya, tetap saja kasus korupsi setelah Gayus ini bukannya menjadi berhenti, tetapi semakin mencuat. Harus ada solusi dari sisi lain. Menurut pendapat saya, mempertahankan citra keluarga bisa menjadi motor penghambat kegiatan korupsi. Berawal dari RUMAH sendiri. KELUARGA sendiri.

Pada saat salah satu anggota keluarga merasa ada perubahan gaya hidup ke arah yang tidak lazim, disini peranan kontrol keluarga dimulai. Yang banyak terjadi, malah anggota keluarga ikut menikmati kemewahan baru tersebut. Membanggakan dirinya yang bepergian ke luar negeri berwisata tanpa batas anggaran dan memakai fashion branded yang luar biasa mahal. Foto-foto di media sosial menjadi ajang jor-joran.

Pendidikan pentingnya Cobranding harus mulai ditanamkan di tiap institusi yang rawan korupsi. Dan disini, seluruh anggota keluarganya harus ikut dalam pelatihan tersebut.  Pelatihan ini harus merata ke stakeholder brand. Keluarga diajak untuk ikut memikirkan dampak yang terjadi pada saat anggota keluarganya menjadi tersangka korupsi. Bagaimana pengadilan sosial yang akan mereka rasakan itu akan mempengaruhi ritme kehidupan mereka sehari-hari. Teman-teman menjauh dan mulai sinis. Ini adalah hukuman sosial pahit dalam masyarakat.

Dengan mengingatkan pentingnya nama baik keluarga, maka setiap anak, istri dan suami dari siapapun yang bekerja di Institusi rawan korupsi (sebut saja Pajak, anggota DPR, Partai, dst), akan ikut bersama-sama menjadi faktor penghambat laju korupsi.

Strategi Cobranding menjaga bersama brand nama baik keluarga dan menjaga bersama brand nama baik Institusi tempat bekerja adalah solusi pemberantasan korupsi yang lebih fundamental dan akan terasa hasilnya dalam jangka panjang.

(Dimuat di kolom Branding Solution, Koran Sindo, 14 Februari 2012).

8 Comments on "Atasi Korupsi via Strategi Cobranding"

  1. arifudin says:

    Bagus gak cobranding : “AKU MALU JIKA AYAHKU SEORANG KORUPTOR”

    • bagus banget. Seharusnya ada lomba karya tulis di sekolah dengan judul tersebut Mas Arif. Ini bisa membuat seorang anak merenungkan dan kemudian mencari tau apa akibat korupsi dan fear factor nya berjalan. Makasih ya comment nya. Salam

  2. ibam says:

    Memang tampaknya pengadilan sosial di Indonesia saat ini lebih efektif dibanding pengadilan legal. Tapi menurut saya sebelum co-branding yang melibatkan keluarga untuk memberantas korupsi, sebelumnya harus ditingkatkan dulu branding kalau hukuman sosial korupsi sangatlah pahit.

    Saat ini, kalau saya melihat pembahasan mengenai korupsi di kalangan yang memang rawan tergoda oleh korupsi (i.e. PNS dan BUMN), sebagian citra yang terlihat malah kekaguman terhadap pelaku korupsi: “Wah, hebat ya bisa punya simpanan 1 Kg emas.” atau “Gimana ya rasanya bisa punya rekening milyaran gitu.”. Selama masih banyak persepsi seperti ini di masyarakat, hukuman sosial yang kita harapkan bisa diberikan oleh masyarakat terhadap pelaku koruptor menjadi tidak sepenuhnya efektif.

    Jadi, usul saya, berbarengan dengan penerapan strategi co-branding untuk mengatasi korupsi, strategi branding korupsi sebagai hal yang seharusnya dibenci masyarakat tanpa kecuali harus diterapkan juga.

    Lalu, langkah konkretnya bagaimana? Sebagai permulaan, saya usul acara infotainment sebaiknya diubah arahnya dari gosip-gosip public figure menjadi exposé hukuman sosial yang dijalani keluarga para koruptor. :D

    • Bagus sekali komen nya Mas Ibam. Setuju banget. Gawat ya kalau tingkah laku koruptor bahkan dijadikan idola, berarti pemberitaan tentang korupsi akan semakin meningkatkan ‘ide’ untuk menjalankan hal yang sama.
      Langkah kongkritnya ya harus ada tindakan dari insititusi yang merasa rawan korupsi untuk brainwash pegawai dan keluarganya, kita tunggu saja.

  3. yen nena ketaren says:

    dear Ibu,

    mengenai cobranding, seperti yang kita ketahui mengenai kasus beberapa karyawan dari sebuah perusahaan/public figure yang justru mencemarkan nama perusahaan/tokohnya itu
    yang berujung pada pengrusakan citra. susah payah seluruh team bekerja bersama-sama membangun sebuah nama “BRAND” tapi dirusak oleh pihak internal, yang tidak suka lagi dengan apa yang dia kerjakan.

    bagaimana menghindari pengrusakan yang diperbuat oleh karyawan sendiri seperti itu bu?
    apalagi jika yang merusak itu adalah staff social media-nya? balas dendam di jaringan sosial yang di access oleh banyak orang.

    Please respon

    • Dear Nena,

      Memang masalah Internal branding ini yang serind dilupakan perusahaan. Mereka yang diatas take it for granted bahwa orang orang yg bekerja untuk brand itu pasti sudah mengerti tentang cita2 brand, bagaimana attitude kita pada saat dikenali oleh eksternal sebagai salah satu bagian dari brand perusahaan? dll.

      Ini bisa dicegah dan dihimbau sejak awal dengan menjelaskan pemahaman tentang EMPLOYER Branding. Penjelasan tentang merusak brand kantor itu sama dengan merusak sebagian dari citra kita sendiri. Karena bagaimana pun juga ada unsur cobranding, pada saat bekerja ataupun sudah tidak berada di dalam perusahaan. Apabila hubungan dengan karyawan dijaga dengan baik, berarti hal hal yang kurang menyenangkan bisa diminimalisir.
      Semoga membantu. Salam

  4. anto says:

    karena kita mahluk sosial.
    segala tindakan kita akan berdampak pada orang/institusi sekitar kita, lansung atau tidak.

    mungkin karena manusia punya ego bawaan lahir.. selalu merasa apa yang dia lakukan bisa dipertanggungjawabkannya sendiri. Padahal tidak.

    nice article.

  5. Nindya says:

    Dear Ibu Amalia, artikel yang unpredictable sekali. Awalnya saya kira akan membahas korupsi dari hal-hal yang bersifat makro, namun ternyata saya dibawa untuk mengingat hal2 mikro, nice.

    Selama ini, banyak yang berdemo ke pemerintah, banyak yang meminta agar KPK memberantas korupsi. Oke, Demo itu boleh-boleh saja. Tapi bagaimana ketika korupsi dibawa ke lingkungan kita sendiri? dalam konteks ini, secara sadar atau pun tidak, kita menerima korupsi sebagai hal yang taken for granted.

    Sebaiknya, sekarang mari kita lakukan pembagian kerja untuk mengurangi korupsi yang sudah menjadi “budaya nasional contemporer” di negeri ini. Biarkan pemerintah mengerjakan hal-hal yang bersifat makro dan kita sebagai rakyat pun harus ikut memberantas korupsi tersebut, mulai dari keluarga. Persis seperti yang Ibu katakan, menggunakan strategi co-branding.