-->
 

Goodwill dan Blusukan: Mobil Murah

Jam 12 malam, gara-gara posting simpati pada Pak Jokowi mendukung keberatan tentang peluncuran mobil murah maka saya harus jawab challenge dari teman di Twitter:

1. Tanpa ada mobil murah atau harga di bawah 200 juta. Mungkin jalan-jalan di  Jakarta makin kece ya Mbak? Bagaimana pendapat Mbak?

2. Jadi yang terbayang didalam imajinasi saya. #mobilmurah itu gak ada dan angkutan umum yang dipermantap. Selebihnya #mobilmewah.

Mobil Murah vs Mobil Mewah

Menurut hemat saya ini adalah dua permasalahan yang tidak bisa digabungkan dalam menyelesaikannya. Betul, bahwa ada ketidakadilan, kesenjangan sosial. Saat ini semakin banyak mobil super mewah yang berkeliaran di jalanan. Dealer-dealernya pun tanpa sungkan mendisplay mobilnya secara mentereng di show roomnya.

Pemerintah (siapapun itu) harus mulai melihat ini sebagai sebuah situasi yang mempertajam perbedaan sosial secara kasat mata. Sebelum adanya display mobil super mewah di jalan, jenjang sosial itu sudah ada. Tidak perlu dipertegas lagi dengan melihat langsung mobil seharga 8 milyar berseliweran di jalan raya, kan?

Pada saat berada di kota-kota besar di negara lain, termasuk di Kuala Lumpur tetangga terdekat, justru transportasi umum itulah yang menyatukan kelas sosial yang berbeda-beda. Isi tranportasi masif adalah campuran antara eksekutif berdasi dengan kelompok berpenghasilan pas-pasan. Semua kelompok masuk dalam transportasi yang sama. Di negara tersebut, semua mobil, termasuk mobil mewah bagi yang punya, ditinggal di rumah pada saat hari kerja.

Masalah Mobil mewah harus diselesaikan secara terpisah. Mobil murah itu masalah kemacetan. Tidak ada sangkut pautnya dengan ketidakadilan sosial seperti yang diutarakan oleh salah satu pengambil kebijakan ‘Kasih tau Pak Jokowi, rakyat kecil harus diberikan kesempatan untuk juga bisa membeli mobil”.

Saya sendiri lebih setuju dengan kalimat Pak Jokowi “Yang dibutuhkan masyarakat adalah transportasi murah, aman dan nyaman. Dan transportasi itu harus disediakan oleh pemerintah.”

Biasanya saya katakan, kecermatan Pak Jokowi itu hasil dari ‘Meaningful Blusukan’. Tapi kali ini tidak. Bahwa Pak Jokowi Blusukan dan Pejabat lainnya tidak blusukan, tidak relevan dalam melihat issue mobil murah dan solusi kemacetan.

Masalah ini terlalu terang benderang. Tidak perlu studi ethnography, tidak perlu eksplorasi multi dimensi dengan menggunakan analisa bertingkat untuk memahami seperti apa NEEDs dan aspirasi penduduk Jakarta. Jelas sekali -permasalahan bisa dibaca di permukaan. Tidak dibutuhkan ilmu dan teknologi blusukan ala ethnography untuk bisa menjelaskan korelasi antara jumlah mobil di Jakarta dengan kemacetan yang semakin hari semakin menjadi-jadi.

Persoalan mobil murah harus dikerucutkan pada issue kemacetan di Jakarta. Jika di luar Jawa butuh mobil murah, berarti diproduksi untuk luar Jabodetabek saja. Kenyataannya, sampai hari ini jumlah pembeli mobil murah tertinggi adalah dari Jabodetabek.

Saya sampaikan pada teman twitter saya, bahwa yang tidak dimiliki oleh pengambil kebijakan adalah GOODWILL. Bukan ketidakpahaman.

People. People. People.

Berbicara mengenai Goodwill, saya menjadi teringat sebuah pertanyaan dari salah seorang peserta workshop Effective MarCom yang saya selenggarakan minggu lalu.

Beliau, eksekutif perusahaan BUMN, bertanya: Bagaimana bila kita sudah memahami bagaimana alokasi budget MarCom yang efektif lengkap dengan data pendukungnya melalui Brand Audit yang seksama -  tetapi Decision makers di atas tetap saja meminta merubah planning berdasarkan agendanya sendiri?

Ilmu setinggi apapun tidak bisa melawan satu kata yang bernama GOODWILL.

Dalam situasi seperti itu, Decision Makers tidak punya Goodwill untuk membesarkan Brand secara tulus. Ia mempunyai agenda sendiri yang harus diakomodasi menggunakan resources perusahaan dan ini tentu bertentangan dengan syarat-syarat dalam pelaksanaan MarCom yang efektif.

Biaya MarCom makin mahal, dan apabila mengalokasikan dana MarCom penuh dengan kepentingan lain, maka yang terjadi perusahaan itu bukan buta karena tidak punya peta brand audit, tetapi mengikat kakinya di kursi, jadi tidak bisa bergerak, tidak bisa lari.

Di properti kita sering dengar ada istilah Location, Location, dan Location. Maka dalam Manajemen MarCom yang Efektif, yang disebut pertama, kedua dan ketiga adalah PEOPLE.

Menariknya, people di sini bukan saja dalam rangka pemahamannya terhadap ilmu brand management dan marcom- tetapi juga dari sisi GOODWILL nya.

Karena di belakang sebuah MarCom Plan itu ada Manusianya, People nya. Tanpa goodwill untuk membenahi kesehatan brand segenap hati, MarCom Plan dengan alokasi budget MarCom activities nya tetap saja sarat kepentingan individu atau kelompok di perusahaan.

Persoalan penambahan jumlah mobil di kota besar pasti berdampak terhadap kemacetan lalu lintas, terutama kota Jakarta, ibu kota negara kita ini. Ibu kota adalah cerminan terbesar dari image negara kita, jadi apapun harus dilakukan oleh baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menyelamatkan image di dalam negeri dan di luar negeri.

It is not a rocket science untuk menganalisa bahwa mobil murah akan menghambat kerja pemerintah untuk menyelamatkan image Jakarta. Semakin macet Jakarta, semakin buruk imagenya di dunia Internasional. Brand Jakarta dan Brand Indonesia sangat berkaitan – Cobranding yang saling menguatkan dan tentu saja bisa saling melemahkan bila salah satunya tidak memperhatikan imagenya.

It is not a rocket science. Coba selipkan satu pertanyaan untuk ujian lulus SD. Apa yang bisa dilakukan pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah kemacetan? a. Mobil murah, b. Transportasi umum murah dan nyaman. Kira-kira, menurut Anda, semua anak bisa menjawab dengan tepat tidak pertanyaan tersebut?

(Dimuat di Kolom Branding Solution, Koran Sindo, 25 September 2013)

One Comment on "Goodwill dan Blusukan: Mobil Murah"

  1. Itor says:

    Saya suka statement ibu ttg anak sd yg diberi pilihan.
    Apa memang semua isi negara melulu tentang politik + uang shg tidak ada lagi yg namanya goodwill dari para negarawan?

    Tidak hanya org jakarta saja yg merindukan transportasi masal di jakarta, terlebih org seperti saya yg tinggal di luar jakarta (bogor) tp bekerja di jakarta.
    Bogor justru daerah yg transportasi masal nya kebanyakan (baca: angkot), lagi2 ini bicara goodwill dari pemerintah tentang konsep transportasi masal yg seperti apa dan brp banyak yg dibutuhkan masyarakat.

    Jadi saya rasa transportasi masal yg tepat adalah harga mati, dan semoga transportasi masal yang akan diterapkan ini tepat (sepertinya sih tepat karena dianggap berhasil di negara yang lain). Semoga decision maker kita diberikan goodwill dan berlaku sebagai negarawan yang diberikan hikmat saat melihat kondisi people, people, dan people…tidak melulu politics, power, and money…