-->
 

DPR: Siaga Satu Branding Problem

Ada yang bilang DPR itu Manohara. Ada yang bilang anggota DPR itu 4T. Aneh kedengarannya.

Ternyata, Manohara adalah istilah yang digunakan oleh seorang tokoh Kyai Hasyim, yang artinya: anggota DPR itu suka manuver dan bikin huruhara. Sedangkan, istilah 4T bisa dibaca di blog Jarot Doso Purwanto, staf ahli DPR. Katanya, ada anggota DPR yang Tidak pernah datang, Tidak pernah duduk, Tidak pernah bolos (sebab ada yang mengabsenkan), tapi selalu Terima gaji.

Di media sosial sendiri, di mana tidak ada batasan untuk menulis dan penggunaan bahasa sangat bebas – bahkan kadang kala keluar dari norma kesantunan–maka penggunaan istilah untuk anggota DPR ditemukan lebih beragam.

Banyak penulis blog dan pengamat mengangkat topik analisa tipologi anggota DPR yang dianggap keluar dari koridor Dewan yang terhormat. 

Tipologi atau penggolongan ini muncul sebagai sindiran terhadap perilaku individu atau kelompok yang terdeteksi menyimpang, sebagai berikut:

(dikumpulkan dari berbagai media termasuk media sosial)

- Provokator – Senang mengompori anggota lainnya namun tanpa action apapun

- Gemar beradu mulut dengan anggota lainnya tanpa arah yang jelas (bahkan kadang hingga adu fisik)

- Senang menyaksikan video porno saat sedang sidang

- Sempat membuat film porno di masa kerjanya

- Selalu mencari upeti ke berbagai pejabat atau instansi.

- Narsis – Selalu ada di talkshow stasiun berita saat ada kericuhan di DPR

- Pesolek Hedon – senang menggunakan make up tebal dan kehidupan glamor ala sosialita

- Plesiran – Mengutamakan studi banding dalam setiap programnya

- Magabut – makan gaji buta – pekerjaannya tidak jelas, tidak betah mengikuti sidang, ditunjukkan dengan selalu bermain-main saat sidang, atau membolos dll.

Dalam menuliskan tipologi ini sudah tentu para bloggers dan pengguna media sosial tidak pernah menyebutkan bahwa SEMUA anggota DPR mempunyai karakter negatif tersebut. Highlight-nya adalah bahwa DITEMUKAN tipe-tipe anggota yang tidak sesuai dengan janji brand DPR–Dewan Perwakilan Rakyat, dewan yang memikirkan kepentingan rakyat.

Karena itu, saya agak sedikit heran dengan reaksi anggota dan ketua DPR yang marah kepada Dahlan Iskan soal surat edaran larangan kongkalikong dengan DPR.

Usul saya untuk Pak Marzuki Alie, tetap semangat……….

Jika Dahlan Iskan dianggap sedang pencitraan, berarti semakin keras reaksi DPR semakin sukses agenda pencitraannya (jika pencitraan itu betul demikian seperti yang dituduhkan).

Kalau saya jadi Bapak, malah harus terima kasih karena tidak perlu mengeluarkan anggaran riset persepsi publik, justru mendapatkan insight gratisan. Insight untuk bahan mengecek ulang keseharian karakter para anggota yang dipimpin dan menjadi punya peta kelompok yang sudah keluar koridor cita-cita lembaga.

Semakin reaktif dan membalas kritik, yakinlah, berita tentang DPR vs Dahlan Iskan menjadi berita yang menarik media, dan akan memberikan nilai news yang tinggi untuk Pak Dahlan, mengundang berhalaman- halaman cerita. Jadi, biarkan saja, tidak usah ditanggapi ke media.

Kalau tugas DPR melayani masyarakat berarti apa pun yang dilayangkan tentang sepak terjang anggota DPR yang keluar jalur (baik itu salah, benar atau setengah benar), harus ditampung dan disikapi.

Sama seperti seorang CEO di sebuah korporasi besar – begitu ada keluhan tentang jajarannya, yang dilakukan pertama kali adalah langsung merespons secara positif, dan introspeksi ke dalam at no time. Langsung telusuri sumber permasalahan itu. Siapa tahu laporan dari stakeholder tersebut adalah a tip of an iceberg yang akan menjadi hambatan untuk kelangsungan perusahaan.

Jika saya jadi Pak Marzuki, saya akan langsung rapat kilat dengan key persons di DPR membahas situasi siaga satu branding problem. Ini bukan masalah sederhana. Citra brand DPR sedang digoyang dan masalahnya sangat mungkin berada di dalam lembaga sendiri. 

INTERNAL BRANDING PROBLEM. Ini urgent dan tidak bisa ditunda lagi.

Meminta Dahlan untuk sebutkan beberapa nama oknum bisa saja,tetapi itu tidak terlalu penting lagi karena yang harus diaudit lebih dari itu–citra brand DPR di mata stakeholders- nya harus dikaji ulang. Dan ini membutuhkan studi holistik, bukan sporadis.

Brand Audit untuk Lembaga

Rapor brand DPR di mata sebagian (besar) masyarakat masih merah dan tidak cemerlang. Sederhananya, studi netnography (penelusuran ethnography via internet), akan dengan mudah tertangkap begitu banyak pendapat masyarakat yang menjadi stakeholder utama brandDPR.

Dalam jangka panjang, brand association yang tidak selayaknya melekat kepada brand institusi DPR akan menggerus brand equitynya.

Brand audit untuk lembaga DPR tidak boleh ditunda lagi.Sekarang waktunya.

 

Sumber media sosial di antaranya: http://fun.lintas. me/go/surgaberita.blogspot.co m/6-hobby-aneh-dan-konyolanggota- dpr-indonesia/, http://politik.kompasiana.com/2010/05/06/lima-jenisanggota- dewan/ (dimuat di Kolom Branding Solution, Koran Sindo 31 Oktober 2012)

 

3 Comments on "DPR: Siaga Satu Branding Problem"

  1. Arvan Jacobus says:

    Setuju sekali dengan brand audit yang harus dilakukan… karena jika terus menerus citra DPR semakin buruk… mmm bisa bisa sejarah terulang… yakni BUBARKAN WAKIL RAKYAT di DPR.

    thanks

    • Ridwan Sidik says:

      Memang seharusnya brand DPR di audit, karena masyarakat yang menganggap jelek citra DPR pun sudah menjadi mayoritas bahkan mungkin nyaris mutlak. Seharusnya Badan Kehormatan DPR bisa menganggap serius persoalan ini dan mencari strategi dan taktik untuk memperbaiki citra DPR.

      Menarik bahasannya Ibu Amelia. :)

      Salam

  2. Doni Gunn says:

    Ulasannya Bu Amalia saya rasa bisa mewakili harapan dari para brand maker yang peduli terhadap pencitraan DPR dihadapan masyarakat. Sangat aktual bu bahasannya. b(^^)d